CISARUA – Sidang Paripurna Tingkat Nasional (Sidparnas) Gerakan Pramuka resmi dibuka oleh Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda) Kak Budi Prayitno di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018). Kegiatan ini diikuti 60 Ketua Dewan Kerja Gerakan Pramuka dari seluruh Indonesia.
Kak Budi mengatakan, Sidparnas bisa dijadikan momentum penting bagi seluruh Dewan Kerja di Indonesia untuk mengevaluasi kinerjanya selama empat tahun ke belakang. Dengan harapan bisa memperbaiki dan menyempurnakan posisi Dewan Kerja di Gerakan Pramuka dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsinya.
“Forum ini bisa dijadikan tempat melakukan evaluasi dan konsolidasi bagi seluruh Dewan Kerja dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan kinerja ke depan. Mulai dari jenis kegiatan, tema kegiatan, dan cakupan kegiatan,” ujar Kak Budi.
Menurut Kak Budi, banyak persoalan yang dihadapi Dewan Kerja. Pertama, dalam hal partisipasi. Misalnya sejauh mana dewan kerja bisa membangun komunikasi atau koordinasi dengan Pramuka Penegak dan Pandega dalam hal peningkatan kualitas program kerja. Menurutnya, komunikasi ini belum kuat.
“Komunikasi, koordinasi, atau harmonisasi antara Dewan Kerja dengan Pramuka Penegak dan Pandega ini, saya lihat masih masih kurang kuat. Baik itu membangun komunikasi dan kerja sama dengan Pramuka Penegak dan Pandega di Perguruan Tinggi, Satuan Karya, dan juga di Satuan Komunitas,” jelasnya.
Kedua, Kak Budi memandang setiap hari sebenarnya banyak kegiatan yang diikuti Pramuka Penegak dan Pandega di seluruh Indonesia. Namun, kegiatan tersebut jarang melibatkan Dewan Kerja. Tantangan beratnya, kata dia, adalah bagaimana Dewan Kerja bisa mengakomodasi dan memberikan ruang untuk menyamakan persepsi antara Penegak dan Pandega.
“Mungkin mereka beranggapan kalau ada Dewan Kerja akan mengganggu, merusak, atau mengurangi, padahal kita sama-sama belajar, sama menguatkan agar tujuan pendidikan Pramuka bisa tercapai. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang peduli,” jelasnya.
Ketiga, soal regulasi. Menurut Kak Budi, regulasi juga belum bisa dikatakan sempurna. Misalnya soal masa jabatan kepengurusan Dewan Kerja dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting. Menurutnya, jabatan lima tahun di semua jenjang Dewan Kerja masih kurang tepat. Karenanya, perlu dirumuskan kembali formulanya.
Sementara itu, Ketua DKN Kak Yudha Adhyaksa mengatakan, berbagai persoalan yang tengah dihadapi Dewan Kerja ini akan dibahas secara rinci dalam forum Sidparnas. Misalnya terkait regulasi dan koordinasi tadi. Kalau nantinya tidak bisa diubah, paling tidak menurutnya, forum ini bisa mengurai sekian banyak persoalan.
Sidang Paripuarna Tingkat Nasional (Sidparnas) Gerakan Pramuka saat dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda) Kak Budi Prayitno di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018) | Foto: Dok. Humas Kwarnas
“Sidparnas memang tidak bisa mengambil keputusan bila terjadi perubahan organisasi. Tapi di forum ini kita bisa berdiskusi merumuskan gagasan untuk mencari solusi dari sekian banyak persoalan yang dihadapi Dewan Kerja. Nanti pembahasan yang sudah disepakati bisa dibawa ke Muspanitra untuk disahkan,” jelasnya.
Ketua Panitia Sidparnas Kak Robby Zulpandi menambahkan, memang salah satu agenda yang akan dibahas dalam Sidparnas ini adalah mengenai kesiapan Dewan Kerja mengadakan Muspanitra. Sebelumnya sudah diputuskan bahwa Muspanitra akan diadakan di Kendari, Sulawesi Tenggara akhir 2018, berbarengan dengan kegiatan Munas Kwarnas Gerakan Pramuka.
“Sebelum kita mengadakan Muspanitra, ini adalah kesempatan penting bagi kita selama satu tahun ke depan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas kinerja kita,” jelasnya. (Tsp/ Kwarnas)
