Sejumlah perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB), Universitas Andalas UNAND), dan Universitas Negeri (UNP) Padang mendukung dan sepakat tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) “Nota Kesepahaman/ kerja sama” dengan Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Barat. Pergelaran acara dilaksanakan di Hotel Truntun Padang hari Senin tanggal 4 Maret 2024.
Berdasarkan surat Kwatir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat Nomor:41-03-A tanggal 26 Februari 2024, perihal mohon dukungan dan kerja sama Penerimaan Mahasiswa Baru jalur prestasi non akademik(Kepramukaan) dan hasil audiensiTim Kerja Sama KwardaSumatera Barat akan menindaklanjutinyadengan adanya perjanjian kerja untuk segera ditindaklanjuti, termasuk UNAND dan UNP.
Penandatangan kerja sama ini sejalan dengan acara “Rapat Kerja (Rakerda) Gerakan Pramuka Sumatera Barat Tahun 2024” yang dihadiri sebanyak 200 orang peserta, yang diri dari pengurus Kwarda, Pinda Saka, dan utusan Kwarcab Gerakan Pramuka Daerah se- Sumatera Barat.
Ketua panitia Rakerda Dr.Hj.Azhariah Fatia, MA menyampaikan bahwa, dalam rangka transformasil Gerakan pramuka untuk itu dituntut mewujudkan sumberdaya manusia yang professional, di masa sekarang ini Gerakan pramuka sangat dituntut dalam pengembangan SDM yang unggul, karena itu harus menggait pihak-pihak terkait universitas-universitas untuk mendukung reformasi gerakan pramuka yang diinginkan.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy yang juga selaku Ketua Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Sumatera Barat Tahun 2024. Ia mengemukakan, sebagai tujuan dari Rakerda Gerakan Pramuka ini adalah melakukan evaluasi dan melahirkan rumusan serta kebijakan baru, sehingga Gerakan Pramuka dapat berperan dalam menjawab persoalan sosial kemasyarakatan.
Lebih jauh ia mengatakan, terdapatnya berbagai masalah dan tantangan di masa ini, maka organisasi memerlukan inovasi baru guna menyempurnakan beberapa kebijakan organisasi tersebut, demikian pungkasnya.
*sumber : kompasiana
